izin perluasan industri. Dalam hal terjadi perluasan perusahaan industri, maka Izin Perluasan semata-mata diperlukan karena adanya perluasan itu sendiri. izin perluasan industri

c. SP - VII Izin Perluasan 5. Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha. Izin Perluasan Iuiphhk Dengan Total Kapasitas Produksi Diatas 2. SK : Persyaratan 1. 988/th. 7. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Izin Perluasan Usaha Industri. Peraturan Menteri Perindustrian No 46 Tahun 2019. Peraturan Pengubah. Ridho Anshari Ritonga. hasil hutan kayu - tata cara pemberian izin usaha dan perluasan industri primer. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau. Dasar Hukum : 1. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal wajib dimiliki oleh kegiatan penanaman modal dan usaha baik PMA maupun PMDN yang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah; 25. Pada kriteria ini, kawasan peruntukan industri wajib memperhatikan daya dukung lahan dan daya tampung lahan, tidak berada di daerah rawan bencana risiko tinggi, dan dari sisi topografi tidak memiliki kemiringan tanah di. TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI DETAIL PERATURAN Abstrak. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjelaskan bahwa perusahaan maupun. 111 GOLONGAN RETRIBUSI 5 Retribusi izin usaha industri, izin perluasan industri dan tanda daftar industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) adalah salah satu tipe surat izin usaha yang ditujukan bagi para pengusaha yang berbasis. BUPATI BALANGAN, bahwa untuk mengendalikan usaha perdagangan agar sesuai dengan bentuk dan lingkup usahanya serta mendorong pertumbuhan iklim usaha yang kondusif tidak saling. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. 3. TATA CARA TERBARU DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN. 45. Gratis : 111. Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; Izin Penurunan Kapasitas Produksi pada IPHHK dengan Kapasitas Produksi; Izin Peremajaan Mesin (Reengineering) IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6. Print out Jenis Izin Usaha dari OSS 4. Pasal 6 (1) Untuk memperoleh izin industri farmasi diperlukan persetujuan prinsip. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah; 25. Dalam hal terjadi perluasan perusahaan industri, maka Izin Perluasan semata-mata diperlukan karena adanya perluasan itu sendiri. Dalam dokumen PERMEN KLH NO. BAB III PENCABUTAN Pasal 10 Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal: 1. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan. c. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki IUI, dapat melakukan perluasan (penambahan kapasitas produksi terpasang). Perda No. Satu Hamparan adalah satu bentangan lahan lokasiPeraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Industri,. Nomor. berada dalam kawasan peruntukan industri. Status. 000. LAMPIRAN VIII Bentuk Izin Usaha Perubahan 9. BAB III PENCABUTAN Pasal 10 Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal: 1. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Industri,. pemberian izin usaha industri – perluasan kawasan industri – tata cara 2019 permenperin no. . 12. mengajukan permohonan IUP setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan sebagai pemenang lelang. Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 21. 2. Tentang. Tahun. Menimbang: bahwa untuk kelancaran kemudahan perizinan berusaha dalam penerbitan izin usaha industri, perlu melakukan penyederhanaan berusaha; bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13); 24. Riwayat Status: Mencabut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 000. 3. Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Sebelum Diterbitkan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri di Bidang Industri Agro dan Non Agro. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan industri. Pasal 7STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN (Non OSS) 1. Realisasi kemajuan pembangunan perluasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya. data rata-rata penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong TPT per jenis produk; i. Perubahan Izin Lingkungan (Dokumen Amdal/UKL-UPL) 6. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. 000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Bidang Industri: Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika: Komoditi: Index: Izin: Nomor: 15 Tahun 2019: Judul: Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 14. 62012 – AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) Mencakup: Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan. Izin Usaha Industri, perlu mengatur mengenai ketentuan penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan industri dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; b. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagi bangunan yang dipersyaratkan memiliki izin HO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan. Pelaksana. Tentang. pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; b. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang industri, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Izin Usaha Industri. : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha industri, izin Perluasan, dan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. 000. BAB III PENCABUTAN Pasal 10 Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal: 1. 000. Ketentuan huruf f Pasal 13 diubah serta huruf d, hurufIzin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan. Dengan memiliki izin usaha industri resmi, suatu usaha industri akan diakui keberadaannya secara hukum dan akan lebih mudah untuk berkembang ke skala industri yang lebih besar. Izin Perluasan diberikan apabila perusahaan kawasan industri yang bersangkutan telah memperoleh Izin Usaha dengan ketentuan (“Persyaratan Kawasan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 14/2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kota Batam 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/ PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha lndustri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 27. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; Mengingat : 1. 36. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015. DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN, Menimbang : a. SP - IX Penundaan/Penolakan Penerbitan Tanda Daftar Industri 7. Ditetapkan: 29 April. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) No. Persyaratan 4. 74 22. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. Menimbang: bahwa untuk kelancaran kemudahan perizinan berusaha dalam penerbitan izin usaha industri, perlu melakukan penyederhanaan berusaha; bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah; Judul. Pengajuan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah disampaikan kepada SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Ketersediaan layanan dari Sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri. 6. Foto copy Pendirian Badan Usaha ( dilegalisir atauPemohon mendatangi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan permohonan Izin Perluasan Industri (IPI) 2. Kelengkapan sarana dan prasarana serta ruangan pada Gedung pengelola. 7. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional ( Iiot Pembaharuan Dan. 000 m3 per tahun; 4. Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang perindustrian; c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Mencabut Peraturan. Sesuai dengan Perda No. Izin prinsip terutama diperuntukkan untuk perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatanUsaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ; b. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan. Foto copy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 4. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI A. Untuk melaksanakan. Data Kegiatan Usaha. 1231; ll kemenperin: 17 hlm peraturan menteri perindustrian tentang perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 15 tahun 2019 tentangPertama, kondisi lahan. Didasarkann perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain. FORMULIR PERMOHONAN BARU IZIN PERLUASAN INDUSTRI Nomor Lampiran Perihal. tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; Mengingat : 1. Permohonan izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit melampirkan: Selain itu, juga menerbitkan izin usaha industri dan/atau izin perluasan bagi jenis industri, yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain. TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. Fotokopi TDI atau IUI atau Izin Perluasan Industri dengan menunjukkan aslinya; Fotokopi KTP dan NPWP Pemilik/direktur dan komisaris bagi perusahaan berbadan. Fotocopy Izin Lingkungan PerluasanUsaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; b. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan. 39/m-ind/per/6/2016; bn no. 4. Izin Perluasan Industri. Tahun. Kewenangan terhadap pemberian Izin Usaha Industri, ataupun Izin perluasan serta izin Daftar Industri ditangani oleh Bupati/Walikota setempat yang sesuai dengan wilayah pabrik serta jenis industri. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Izin di Bidang Ketenagalistrikan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Bagi Pemilik Usaha. Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita. 000,- (tidak termasuk. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN:Izin Perluasan Usaha Industri No. Daftar Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2014. : : 1 (satu) bendel : Permohonan Baru Izin Perluasan Industri. Pasal 5 Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri oleh. FC. 31. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 3. 000. pdf: Download Peraturan:. 000 (sepuluh milyar rupiah) belum termasuk tanah dan bangunan tempat. Kompetensi 17. 000 M3 Per-Tahun. 8. Kementerian Perindustrian mendorong optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna menarik lebih banyak investasi di sektor industri. Izin Usaha Dalam Kawasan Industri. 5. 1 Tahun 2010 Bab V pasal 50 ayat 1, perusahaan industri yang melakukan perluasan industri lebih dari 30%. IUI menengah untuk perusahaan menengah. 329, TLN No. 7. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri: (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan Perluasan . IUI bagi perusahaan yang melakukan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi dapat diubah jika perusahaan itu telah merealisasikan lebih dari 100 persen kapasitas produksi. kuduskab. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri. Peraturan Menteri Perindustrian No 05/M-IND/PER/12/2014. Pengaduan Pelayanan. Dasar Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596 ); 8. Izin Perluasan Industri. Ditetapkan: 18 Oktober 2019. Dokumen Perizinan Penyewa Gerai di Mal. Konsep…. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tnda Daftar Industri berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik dan jenis industri, apabila dengan skala investasi sampai dengan Rp. Dalam dokumen PERMEN KLH NO. perlu mengatur perizinan di bidang perindustrian; c. Gratis : 113. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimanaIZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. Mengingat : 1. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan. Kini Izin Prinsip (IP) tidak berlaku lagi sejak tanggal 2 Januari 2018. Izin Usaha untuk Industri Alat Berat. 000. NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan. Perusahaan industri yang melakukan perluasan tidak wajib memiliki izin perluasan. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13); 24. B. pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; b. Index. id. 2. Tentang. Izin Usaha untuk Industri Alat Berat. Topik: surat ijin usaha. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha. Gratis : 114. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri. 2019. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN. 3. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal; b. Kawasan Industri adalah. 13. id Twiter : @DPMPTSP_kudus Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR! Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan. PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Perda No. Tahun. 01: PERSETUJUAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI: Ajukan Melalui OSS RBA: 5: 11: Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Tenaga Kerja Asing Yang Wilayah Kerjanya Dalam Wilayah. Izin Pendirian Satuan Pendidian Anak Usia Dini.